DSantri.ID, TANJABTIM - Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Fraksi Golongan Karya (Golkar) memberikan pandangan umum terhadap nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2025. Pandangan umum ini dibacakan oleh Muhammad Samin, SS, M. Ya, Sekretaris Fraksi Golkar, pada Senin (11/11/2024).
Dalam ceritanya, Fraksi Golkar menyoroti tiga poin penting terkait penyusunan APBD 2025.
Pertama, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah untuk memastikan bahwa nota keuangan RAPBD 2025 harus memperhatikan dan menyelaraskan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Sementara Anggaran (PPAS) yang telah disepakati bersama DPRD. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin kesinambungan program pembangunan yang terarah.
Kedua, Fraksi Golkar menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka mendorong pemerintah daerah untuk fokus dan serius dalam menggali potensi PAD agar mampu mendukung pembiayaan pembangunan di Kabupaten Tanjab Timur secara optimal.
Ketiga, Fraksi Golkar meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyajikan dokumen dan data yang valid serta realistis sebelum pembahasan RAPBD dilakukan. Penyajian data yang akurat dianggap krusial untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat dan transparan.
“Fraksi Golkar berharap agar tiga poin ini dapat diperhatikan secara serius, sehingga APBD 2025 mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur,” ujar Muhammad Samin, SS, M.Si, dalam pidatonya.
Fraksi Golkar juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pengelolaan anggaran yang efektif, akuntabel, dan transparan demi kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan APBD 2025 yang akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun mendatang. (redaksi)
